Home  / Berita
Ditengarai Langgar Netralitas Pilkada, 26 ASN di Riau Dilaporkan ke Pusat
Jumat, 09 Maret 2018 15:59
Ilustrasi Pilkada (Antara)
PEKANBARU - Sebanyak 26 aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau ke pemerintah pusat, karena dianggap telah melanggar aturan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengungkapkan, berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan antara lain berfoto dan mengunggah ke media sosial dengan salah satu pasangan calon, menghadiri deklarasi, kampanye, dan lainnya.

"Kita sudah merekomendasikan ke pemerintah pusat untuk diproses," kata Rusidi saat menjadi pemateri Pendidikan Budaya Politik bagi Elemen Masyarakat di Siak, Kamis (8/3/2018).

Rusidi menambahkan, beberapa ASN yang melanggar tersebut diantaranya memegang jabatan cukup penting, seperti Sekda Kota Pekanbaru, Camat Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Mantan Sekwan DPRD Riau, 16 orang ASN Kemenag Pelalawan, satu Polri Kampar berpangkat Kompol, 1 orang pegawai RSUD Bengkalis, dan beberapa ASN lainnya.

Untuk PNS lanjut dia, tugas Bawaslu selaku pengawas Pilkada hanya memproses, dan menyimpulkan apakah tindakan yang dilakukan pegawai itu termasuk melanggar netralitas ASN untuk dikirimkan rekomendasinya ke Kemendagri, Kementerian RB, BKN dan KASN.

"Lembaga tersebutlah yang berhak memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar aturan netralitas dalam Pilkada. Hukumannya memang tidak selalu dipecat. Sebab ada sanksi ringan, sedang, hingga berat (pemecatan)," imbuhnya.

ASN tak boleh berpihak untuk menguntungkan maupun rugikan pasangan calon lainnya. Dalam bermedia sosial juga dilarang untuk 'like', menyebarkan maupun mengomentari yang berbau SARA dan kampanye tertentu.

Aturan main yang mengatur netralitas ASN yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017, UU No. 10 tahun 2016, UU No. 5 tahun 2014, Perbawaslu No. 2 tahun 2015, PP No. 42/2004, PP No.53/2010, Surat Edaran (SE) MENPAN RB B/71/M.SM.00.00/2017, SE MENDAGRI 273/3773/SJ tahun 2016, dan SE KASN No B-2900/KASN/11/2017.

Sumber : Antara

Akses berita terbaru versi mobile di: m.merantione.com


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BACK TO TOP
Tentang Kami. Redaksi. Pedoman Media Siber. RSS. Kontak. Mobile Version
2014 merantione.com, All Rights Reserved.